HAM adalah Produk Politik; Meletakkan Peran Negara

Konsep atau ide tentang apapun di dunia ini tidak ada yang lahir dari ruang kosong. Setiap konsep atau ide memiliki latar belakang dan faktor yang mempengaruhi kemunculannya. Latar belakang tersebut dapat bermotif politik, ekonomi, sosial, agama, maupun budaya. Satu hal yang pasti, lahirnya sebuah konsep atau ide membawa kepentingan tertentu, sehingga tidak ada satupun konsep atau ide yang steril atau netral dari tolak tarik kepentingan pembuatnya. Maka, tidak mengherankan bila banyak konsep atau ide yang cenderung membela pihak tertentu dan memojokkan yang lain.

Demikian pula konsep HAM yang saat ini dapat dikatakan telah menjadi sesuatu yang objektif dan diterima oleh mayoritas warga dunia. Pemunculan, perumusan dan institusionalisasi HAM, menurut Satjipto Rahadjo, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitat dimana HAM pertama kali muncul. Dokumen-dokumen awal HAM, seperti Bill of Rights (Inggris, 1688), Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Prancis, 1789), dan Bill of Rights (Amerika, 1791) lahir pada saat Renaisance sedang terjadi di Barat. Sebagaimana diketahui, priode ini merupakan pencerahan dan pembebasan terhadap hak-hak individu yang terbelenggu. Dengan perspektif ini pula, maka masuk akal bila dikatakan bahwa konsep HAM merupakan rumusan Barat.

Senada dengan pendapat di atas, Rhode E. Howard, menyatakan bahwa HAM paling tepat didekati dengan teori kostruktivis, sebuah teori yang mengakui bahwa hak tidak diberikan Tuhan kepada manusia, alam atau peristiwa-peristiwa kehidupan. HAM timbul dari tindakan manusia dan merupakan pilihan visi moral tertentu tertentu tentang potensi manusia dan lembaga-lembaga untuk merealisasikan visi itu. Teori ini berkesusuaian dengan pandangan sosiologis yang melihat HAM sebagai gejala sosial, suatu ciptaan fikiran manusia.

Pendapat yang mengidentikkan HAM dengan Barat tidak sepenuhnya benar, sebab berbagai praktek kolonialisme yang telah dilakukan Barat memunculkan paradoks dalam kaitan dengan komitmen Barat terhadap HAM. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki kesamaan dengan HAM sebenarnya dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama dan budaya yang berbeda.

Perdebatan mengenai apakah HAM itu Barat atau bukan akan membawa kepada diskursus antara universalisme versus relativisme budaya. Perdebatan ini berujung pada penolakan kaum relativis terhadap klaim bahwa HAM itu universal, harus diterapkan kepada siapapun dan dimanapun. Mereka beranggapan bahwa konstruksi budaya dan tradisi yang berbeda akan menghasilkan pandangan tentang segala sesuatu yang juga berbeda. Sehingga, bagi kaum relativis, tidak ada universalitas HAM, sebab setiap masyarakat memiliki HAM-nya tersendiri.

Pada dasarnya, HAM harus dimaknai sebagai sebuah “konsep” tentang pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan titik tolak ini, maka apa yang dihasilkan oleh PBB, yang kemudian disepakati bernama HAM, hanya salah satu konsep tentang pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika saja yang mengkonsep bukan PBB, bisa jadi namanya bukan HAM dan wujudnya tidak seperti yang dapat disaksikan saat ini. Konsep pembelaan terhadap kemanusiaan bisa mengambil nama dan bentuk lain tergantung siapa dan dengan tujuan apa konsep itu disusun. Sehingga, tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai perspektif tentang HAM, seperti dari Islam, Dunia Ketiga, kelompok marginal, bahkan negara.

Dengan menggunakan perspektif ini, maka keberatan kaum relativis terhadap HAM tertuju pada HAM yang dikonsep PBB dan bukan HAM yang difahami sebagai konsep pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaa. Sepertinya, meskipun kemasannya bukan HAM, mayoritas kaum relativis yang kebanyakan dari Dunia Ketiga tetap mengakui adanya kewajiban untuk memajukan konsep pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang universal dari HAM sesungguhnya adalah semangat pembelaan terhadap kemanusiaan tersebut.

Dari perspektif politik dan hukum, meskipun HAM diyakini bersifat inheren dalam kedirian manusia dan tidak memerlukan justifikasi lagi dari negara, namun untuk menerjemahkan dan kemudian melaksanakannya, HAM tetaplah membutuhkan suatu positivisasi. Berbicara tentang positivisasi, maka sesungguhnya sedang membicarakan tentang proses pembentukan hukum. Hukum sebagai proses yang dinamis selalu merupakan proses politik. Pembuatan sebuah undang-undang, misalnya, akan melibatkan kelompok kepentingan dan partai politik yang duduk di parlemen. Maka, tidak mengherankan bila ada anggapan bahwa hukum merupakan produk politik, dimana konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi karakteristik produk hukum yang dihasilkan.

Sehingga memahami HAM dari perspketif hukum dan politik sesungguhnya dapat dilakukan dengan mengasumsikan bahwa HAM merupakan produk politik. Selain berdasarkan teori di atas, asumsi ini juga ditarik berdasarkan kenyataan historis pemunculan HAM. Konsep HAM dimunculkan oleh negara-negara modern. HAM hadir sebagai kesadaran massif dan kemudian mengglobal, sejak negara-negara modern yang pada saat itu terlibat pertikaian dalam Perang Dunia II, yang kemudian tergabung dalam PBB, mendeklarasikan Universal Declaration of Human Right (UDHR) pada 1948.

UDHR sendiri, yang kemudian diikuti oleh berbagai konvensi PBB, lahir dari suatu proses legislatif internasional yang melibatkan lobby, bahkan kompromi. Proses legislatif senantiasa merupakan proses politik, dan negara, menjadi satu-satunya institusi yang paling berhak bermain dalam proses tersebut. Menurut Forsythe, upaya membuat kaidah dan pelaksanaan HAM merupakan suatu proses politik. Sementara itu, Ivo Duchacek, sebagaimana dikutip Forsythe, menjelaskan bahwa daya dinamik di belakang pembuatan konstitusi HAM pertama-tama adalah daya dinamik politik. Betapapun tingginya kesesuaian bunyi sebuah kontitusi pada dasarnya bersangkut paut dengan inti terdalam dari masalah politik, yaitu siapa memimpin siapa, dengan maksud apa, dengan alat apa dan bagaimana pengendaliannya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa berbagai peraturan atau Konvensi HAM PBB, sebagaimana perundang-undangan nasional, lahir dari suatu proses politik. Bedanya, jika pada perumusan perundang-undangan nasional yang berperan adalah partai politik, maka pada perumusan peraturan HAM PBB, peran itu dipegang oleh negara. Negara, dalam perumusan Konvensi HAM, menjadi pihak yang paling besar otoritasnya. Demikian pula pada tataran implementasi, Konvensi-konvensi internasional baru dapat diterapkan ketika telah diratifikasi oleh institusi negara.

Sebagaimana hukum internasional pada umumnya, sistem hukum dalam HAM memberikan otoritas yang besar pada negara. Dalam hal pelanggaran HAM, misalnya, memang sistem hukum HAM menyediakan prosedur dalam berbagai Konvensi bagi individu untuk membebaskan diri dari tekanan dari pihak lain. Namun, karena penegakan HAM yang dilakukan oleh PBB sangat tergantung pada desakan politik, maka negara-lah, dan bukannya individu, yang bertanggungjawab bagi pelanggaran HAM. Posisi negara semakin dominan mengingat bahwa tidak ada polisi internasional yang tetap dimana seseorang bisa mendapat tempat untuk menuntut pemerintah mereka. Pengadilan internasional di Den Haag hanya mendengar kasus dari negara dan bukannya individu.

Dengan posisi dominan ini, negara lalu diserahi tanggungjawab untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internasional tentang HAM. Setiap hak memang senantiasa menuntut adanya kewajiban, dan dalam HAM kewajiban tersebut diemban negara. Tahap pertama dari penunaian kewajiban ini adalah tuntutan agar negara meratifikasi berbagai Konvensi HAM PBB dan memasukkan masalah HAM ke dalam konstitusi nasional. Konvensi merupakan pendefinisian konsep HAM dan mengikat kesepakatan antar negara serta memberikan standar tingkah laku bagi pemerintah yang melaksanakannya. Dengan meratifikasi atau menyetujui Konvensi, maka negara sepakat untuk menjamin bahwa HAM yang dinyatakan dalam Konvensi tersebut telah dirasakan oleh setiap orang di wilayahnya.

Setelah meratifikasi Konvensi, maka negara penandatangan diharuskan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi. Pada tahap ini, beberapa Konvensi memiliki protokol pilihan bebas dan beberapa yang lain tidak membolehkan adanya unsur keberatan. Namun demikian, hal yang perlu diketahui, adalah bahwa meskipun negara telah meratifikasi atau ikut serta dalam Konvensi, hal ini tidak secara hukum mewajibkan negara memenuhi tanggungjawab apapun dalam Konvensi. Artinya, sebagaimana disinggung sebelumnya, mekanisme pelaksanaan Konvensi, dan lebih umum penegakan HAM, lebih menuntut usaha politik ketimbang hukum. Dalam kondisi seperti ini, maka political will dari negara dalam pelaksanaan ketentuan Konvensi menjadi sesuatu yang sentral.

Diolah dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s