Dominasi Generasi Pertama (Hak-hak Sipil dan Politik) dan Ketimpangan Peran Negara dalam Menjamin dan Memenuhi HAM

Pengelompokan HAM ke dalam tiga generasi pada perkembangannya memunculkan dominasi generasi pertama yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik yang merupakan hak-hak yang lahir dari tradisi liberal Barat. Sejarah sosial dan politik dunia memang banyak diwarnai oleh dominasi Barat. Berbagai ide dan konsep filsafat dan sosial Barat telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk dalam hal ini, HAM. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bahwa dalam hal implementasi HAM, generasi pertama yang lahir dari rahim peradaban Barat yang liberal, menjadi dominan. Ketika orang-orang berbicara tentang HAM, maka yang dimaksud seringkali hanya hak sipil dan politik. Demikian pula ketika para politisi dan media massa mendiskusikan laporan HAM dari suatu negara, mereka jarang menyebut hak-hak dari generasi kedua dan ketiga, seperti hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, sistem jaminan sosial atau hak atas lingkungan yang sehat. Dominasi dari generasi pertama HAM ini juga dapat dilihat dari adanya kenyataan bahwa hak-hak ini mendominasi hampir seluruh deklarasi internasional dan Kovenan-kovenan yang telah ditetapkan PBB sejak Perang Dunia II.


Implikasi dari dominasi ini terkait dengan peran negara adalah timpangnya komitmen dan perhatian dari negara dalam menjamin dan merealisasikan HAM. Hak-hak yang diproteksi dan direalisasi sering hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, bahkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seringkali dianggap bukan hak. Kenyataan ini berawal dari asumsi bahwa pemenuhan hak-hak sipil dan politik merupakan negative rights, sehingga tidak memerlukan intervensi negara dalam proteksinya. Negara diletakkan dalam posisi pasif dan hanya melakukan kewajiban sampai pada proteksi. Sementara, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap merupakan positive rights yang memerlukan peran aktif negara dan biaya yang tinggi.

Hak-hak negatif kemudian dirumuskan dalam bahasa freedom from (bebas dari), sedangkan hak-hak positif dirumuskan dalam bahasa right to (hak atas). Kedua kategori hak ini menuntut tanggungjawab yang berbeda. Jika hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut tanggungjawab negara dalam bentuk obligation of result, maka hak-hak sipil dan politik menuntut tanggungjawab negara dalam bentuk obligation of conduct.

Munculnya perbedaan ini didasarkan atas perbedaan formulasi hukum yang digunakan antara ICESCR dan ICCPR. Dalam ICESCR, formulasi yang digunakan adalah “undetakes to steps,…to maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the realization of the rights recornized in the present covenant. Sementara dalam ICCPR formulasi yang digunakan adalah “…undertakes to respect and ensure to all individual within its territory and subject to its jurisdisction in the present covenan. Formulasi hukum yang berbeda inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk menarik garis pembeda antara hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik.

Selain itu, ketiadaan protokol fakultatif pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana dapat ditemukan pada hak-hak sipil dan politik juga menguatkan anggapan bahwa hak-hak yang diprioritaskan dan dipenuhi segera adalah hak-hak sipil dan politik, sementara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dipenuhi kemudian.

Apa yang dikonsepsikan oleh Barat sebagai HAM, menurut Jim Ife, dikonstruksi melalui beberapa pandangan, antara lain individualisme,sifat yang patriarkis, kolonialisme, rasisme dan kemajuan, rasionalisme, dan kulturalisme. Pandangan-pandangan inilah yang kemudian mengkonstruk bagaimana seharusnya negara mengambil peran dalam pemenuhan HAM yang kemudian memunculkan ketimpangan dalam tanggungjawab negara. Perbedaan ini sesungguhnya merupakan imbas langsung dari pandangan politik liberal Barat, laissez faire, yang menempatkan negara sebagai pihak yang pasif dalam urusan ekonomi.

Dalam faham liberal radikal, hak ekonomi dianggap bukan hak. Hanya hak sipil dan politik yang dianggap sebagai HAM sejati. Maurice Cranston, sebagaimana dikutip Rhoda E. Howard, menyatakan penegasan hak-hak ekonomi dan sosial (yang tidak bisa dicapai) menyingkirkan hak sipil dan politik dari wilayah tuntunan moral dan menempatkannya pada aspirasi utopis yang temaram, yang dengan demikian melunturkan prinsip HAM. Sementara Carne Lord, mengusulkan agar hak ekonomi dan sosial dihapus. Ada dua alasan atas usul ini, pertama, pemerintah tetap bisa menjamin hak sipil dan politik saat mereka tidak bisa menjamin hak ekonomi. Kedua, prioritas hak sipil dan politik harus ditegakkan dengan jelas.

Sebagai imbas dari ketimpangan ini, maka banyak sekali diantara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak terpenuhi. Di negara-negara Barat yang kaya, seperti Amerika Serikat, masih banyak ditemukan kemiskinan yang tinggi, tuna wisma, dan rasisme. Berdasarkan laporan International Forum on Globalization, di Amerika Serikat yang merupakan negara penganjur utama globalisasi, keuntungan diraup habis, terutama oleh eksekutif kaya papan atas. Mereka datang dari berbagai korporasi raksasa. Sementara itu, gelombang ketidakadilan dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan pun melaju pesat dan menghantam seluruh penduduk. Disparitas antara aksekutif papan atas dengan pekerja mencapai rekor tertinggi.

Hal ini diakibatkan karena Amerika Serikat tidak mencantumkan hak-hak ekonomi dalam undang-undangnya. Menurut Rhoda E. Howard, di Amerika hak sipil dan politik serta hak kepemilikan dilindungi, tetapi hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap berlebihan. Dana untuk kesejahteraan sosial sangat minim jika dibandingkan dengan dana untuk pertahanan dan keamanan. Disamping itu, Amerika Serikat sampai saat ini belum meratifikasi ICESCR yang mengatur dan menuntut negara-negara penanda tangan untuk merelaisasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.Sehingga, Mary Ann Glendon menyimpulkan bahwa sebuah faktor yang membedakan negara kesejahteraan model Amerika adalah tidak adanya tekad konstitusional untuk melindungi warganya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s