Beban Rakyat Kian Berat

Standar

Pada akhir tahun 2012, rezim neoliberal telah mengumumkan di tahun 2013 akan menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL). DPR pun telah menyetujui usulan pemerintah agar dana subsidi untuk listrik tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp 78,63 triliun, dengan asumsi ada kenaikan tarif listrik sebesar 15 persen, terkecuali untuk kelompok pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Kenaikan tarif ini rencananya akan dinaikkan secara bertahap, dengan kenaikan 4,3 persen per tiga bula

cjAlasan rezim neoliberal untuk menaikkan tarif dasar listrik ini adalah karena subsidi untuk listrik telah sangat memberatkan anggaran negara. Dengan alasan yang sama, rezim neoliberal juga mulai berpikir untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena subsidi untuk BBM juga dinilai membebani APBN. Hal ini semakin menunjukkan, bahwa bagi rezim neoliberal agenda untuk mengurus rakyat dengan memberikan subsidi merupakan beban.


Yang lebih menarik, kenaikan harga TDL ini sebenarnya dipicu oleh kegagalan pengelolaan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan bahwa pada tahun 2009 PLN tidak mampu menghemat Rp 17,9 triliun dan pada tahun 2010 PLN tidak mampu menghemat Rp 19,69 triliun. Hasil akumulasi laporan BPK per tanggal 16 September 2011 disebutkan total jumlah kerugian PLN mencapai Rp 37,59 triliun. Kerugian PLN ini, jika melihat hasil laporan BPK disebabkan PLN tidak dapat memenuhi bahan bakar gas untuk 8 unit pembangkit. Artinya rezim neoliberal tidak dapat memenuhi pasokan gas tersebut. Hal ini tentu saja tidak aneh, karena selama ini PLN memang dipaksa untuk membeli BBM seharga US$ 15/metrik ton, sedangkan Cina membeli BBM senilai US$ 3/metrik ton. Sementara gas alam cair (LNG) dari Indonesia malah diekspor ke Cina. Kerugian inilah yang akhirnya dibebankan oleh rezim Neoliberal kepada rakyat dengan menerapkan kenaikan TDL untuk 2013. Sekali lagi, hal ini menunjukkan rezim neoliberal lebih mementingkan untuk melayani kepentingan negara-negara imperialis dan pemilik modal dibandingkan mensejahterakan rakyatnya.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh rezim Neoliberal memang selalu menyasar kepada anggaran subsidi bagi rakyat. Padahal penerimaan APBN tersebut 75 persennya dari pajak rakyat. Perkumpulan Prakarsa mencatat, penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan pegawai/karyawan (PPh Pasal 21) mencapai Rp 55,3 triliun, sedangkan pajak penghasilan pribadi non pegawai/karyawan atau pengusaha hanya Rp 3,6 triliun (PPh Pasal 25/29). Namun hanya sedikit dari APBN tersebut yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Misalnya saja, anggaran untuk belanja rutin di APBN 2013 saja mencapai 79 persen. Artinya, sebagian besar uang rakyat yang berasal dari pajak tersebut dihabiskan untuk membiayai aparatus negara.

Lihat saja bagaimana perbandingan alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat dan penguasa. Seperti disebutkan sebelumnya, DPR dan pemerintah akhirnya bersepakat menetapkan subsidi listrik hanya sebesar Rp 78,63 triliun. Sementara anggaran kunjungan kerja DPR RI 2013 mengalami kenaikan sebesar 77 persen, dari Rp 139,94 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 248,12 miliar pada tahun 2013. DPR juga menyetujui pembelian tenda VIP bagi Presiden sebesar Rp 15 miliar, yang rencananya tenda tersebut akan digunakan Presiden saat mengunjungi daerah yang terkena bencana alam. Untuk peringatan kemerdekaan 17 Agustus pun, rezim neoliberal menghabiskan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar.

Belum lagi anggaran belanja pegawai yang sangat besar, yang hingga saat ini tidak pernah dianggap oleh rezim neoliberal sebagai beban. Sementara alokasi program peningkatan kesejahteraan rakyat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hanya dialokasikan sebesar Rp 7,3 triliun. Untuk bantuan siswa miskin sebesar Rp 10 triliun dan subsidi benih hanya Rp 0,1 triliun. Padahal jelas bahwa pajak dari rakyat merupakan elemen penting bagi penerimaan APBN.
Rezim neoliberal pun lebih mementingkan untuk memberikan upeti kepada IMF dibandingkan menggunakan anggaran tersebut untuk kesejahteraan rakyat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan adanya penyetoran dana dari pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar Rp 25,8 triliun. Angka ini sebenarnya tiga kali lipat dari anggaran untuk Jamkesmas di tahun 2012. Pemerintah Indonesia juga menyetorkan dana miliaran rupah ke empat lembaga asing lainnya, yakni International Bank for Reconstruction Development (IBRD) sekitar Rp 39 miliar, International Development Association (IDA) sekitar Rp 5 miliar, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) sekitar Rp 10 miliar, dan Common Fund for Commodities (CFC) senilai Rp 2,6 miliar. Menurut FITRA, penyetoran dana ini masuk dalam item penyertaan modal laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) semester I tahun 2012, yang disebut sebagai kewajiban keanggotaan di organisasi atau lembaga keuangan internasional maupun regional. Hal ini tentu saja merupakan ketertundukkan rezim neoliberal terhadap lembaga-lembaga internasional tersebut yang sudah nyata-nyata hanya memberikan resep yang salah terhadap Indonesia, sehingga Indonesia hingga saat ini terjebak dengan utang.

Dalam sistem kapitalisme, hubungan antara rakyat dan penguasa/elit politik borjuis selalu dilihat dalam konteks hubungan transaksional, layaknya pembeli dan pedagang, sehingga program-program peningkatan kesejahteraan atau jaminan sosial bagi rakyat dianggap hanya sebagai beban dan tidak menguntungkan bagi rezim neoliberal. Kerugian-kerugian yang diderita oleh rezim neoliberal karena menjalankan agenda neoliberalisme akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Dampak kenaikan TDL 2013 pun sudah dapat diprediksi akan semakin memberatkan kehidupan rakyat, walaupun kenaikan TDL tidak dikenakan kelompok pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Kenaikan TDL yang dikenakan bagi pelanggan industri, tentunya akan memaksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk menaikkan harga produksi barangnya. Kenaikan rata-rata UMP 2013 sebesar 18,32 persen seakan-akan menjadi tidak berarti ketika kenaikan TDL ini nantinya akan mendongkrak harga-harga kebutuhan pokok bagi rakyat. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan kenaikan TDL ini akan berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,4-0,5 persen. Sementara LIPI memperkirakan kenaikan TDL tahun 2013 akan memicu inflasi sekitar 0,2-0,3 persen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s