Prilaku Kriminal, Feodal dan kolonial Pemerintahan Kab. Manggarai Barat

Standar

Surat Gugatan Terbuka (pertama)

Kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat
Dan Turut Tergugat Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT

Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dan Bupati Kabupaten Manggarai Barat kami perlu tegaskan bahwa Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.

Namun dalam kenyataan yang terjadi konsepsi terhadap hak tersebut sama sekali tidak dihiraukan Pemkab Mabar. Kami menilai Pemerintah Mabar sedang melakoni peran pemaksaan melakukan pencabutan hak terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di wilayah Waenahi Kelurahan wae Kelambu kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat. Kami sebagai pemilik tanah merasa hak hak kami dilangar oleh kebijakan Pemkab Mabar ini.

FAKTA :

  • Pada Hari sabtu Pagi tanggal 23 juni 2012, Pemilik Tanah (VERONIKA JENIA) hendak berkebun di kawasan Waenahi kelurahan Wae Kelambu terkejut melihat tanahnya telah digusur alat berat sepanjang 25 meter dengan lebar 6 meter.
  • Sebanyak 14 pohon Mahoni yang berumur 15 tahun dan 4 pohon mangga yang berumur 20 tahun hancur berantakan.
  • Pada bagian barat (bagian depan) tanah yang digusur untuk pembangunan jalan hanya 3 meter. Namun ditanah kami seluas 6 meter (bagian dalam). Atau pada bagian depan luas gusuran untuk jalan hanya 3 meter namun bagian dalam seluas 6 meter.
  • Pada Hari Sabtu sore, tanggal 23 juni 2012, pemilik Tanah (VERONICA JENIA) mendatanggi rumah pengawai Dinas PU YOSEP SUDIN (menurut warga sekitar Pegawai ini yang menjadi pengawas pengusuran) yang kebetulan seorang tetangga VERONIKA JENIA, namun YOSEP SUDIN saat itu tidak berada ditempat.
  • 4 buah pohon mangga setiap tahun menghasilkan buah yang kemudian dijual oleh Pemilik (VERONIKA JENIA) untuk membiayai kebutuhan hidup.
  • 14 Pohon Mahoni sudah berusia siap panen dan Pemilik Tanah (VERONIKA JENIA) sudah berencana untuk menjualnya untuk biaya pendidikan anak anak yang masih ditangungnya.
  •  Pada hari senin, tanggal 25 Juni Pemilik Tanah (VERONIKA JENIA) mendatanggi Kantor Dinas PU, untuk menemui kadis PU, namun pegawai di kantor ini menyatakan Kepala Dinas tidak berada di Kantor.
  • Pada hari senin, tanggal 25 Juni 2012, Pemilik Tanah (VERONIKA JENIA) bertemu dengan Sdr. YOSEP SUDIN dan terjadi perang mulut. VERONIKA JENIA meminta pertangungjawaban Dinas PU atas hancurnya 14 pohon mahoni serta kegiatan pengusuran tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kepada VERONIKA JENIA, Sdr. YOSEP SUDIN menyatakan Pemkab Mabar tidak melakukan dapat melakukan ganti kerugian terhadap kerusakan di tanah milik kami akibat pengusuran. “tidak ada ganti rugi” kata Sdr. YOSEP SUDIN. Pernyataan YOSEP SUDIN ini membuat VERONIKA JENIA sangat Shok.
  • Pada hari selasa, Tanggal 26 Juni 2012, pemilik Tanah (VERONIKA JENIA) kembali mendatanggi Kantor Dinas PU. Namun Pegawai di Kantor ini kembali menginformasikan Kadis PU tidak berada ditempat. Yang berhasil ditemui Kabid Binamarga, YOVAN ADU. Kepada pejabat Binamarga Dinas PU ini, pemilik Tanah (VERONIKA JENIA) mempertanyakan soal pengusuran tanah miliknya.
  • Pada hari selasa, tanggal 26 Juni 2012, YOVAN ADU dan beberapa staff Dinas PU melakukan pengecekan terkait laporan pemilik Tanah (VERONIKA JENIA). Dilokasi tanah milik kami YOVAN ADU menyaksikan luas gusuran Panjang 25 meter dan lebar 6 meter juga 14 pohon mahoni dan 4 pohon mangga hancur berantakan. Setelah menngecek lokasi YOVAN ADU dan beberapa staf kembali ke kantor Dinas PU tanpa memberi pernyataan penyelesaian terkait kerusakan akibat pengusuran tersebut.
  • Kami pemilik lahan tidak perna diberitahu/mendapat sosialisasi sebelumnya tentang rencana pengusuran tanah kami ini.
  • Tanah Kami bersertifikat dengan ukuran panjang 110 meter dan lebar 25 meter. Diatas permukaan Tanah ini terdapat puluhan Pohon Mahoni dan Pohon Mangga yang sudah berusia belasan hingga puluhan tahun.
  • Kami warga negara yang taat pajak
  • Perlu kami tegaskan bahwa VERONIKA JENIA adalah seorang janda miskin dan saat ini tinggal bersama 3 orang anak yang masih ditangungnya masing masing 1 orang anak duduk di SMU kelas 2 dan 2 orang anak lainnya dibangku SD. Sementara anaknya yang lain tinggal di luar pulau Flores

Dari fakta fakta diatas terbukti Kadis PU dan turut tergugat Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula telah melanggar UU nomor 2 tahun 2012 tentang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bentuk pelanggaran yang dilakukan Kadis PU dan turut tergugat Bupati Mabar (UU No 2/2012) diantaranya:

  1. Pasal 2: pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.
  2. Pasal 5 : Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian.
  3. Pasal 9, poin 2 : Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
  4. Pasal 13 : Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan diselenggarakan melalui tahapan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
  5. Pasal 16 : Mengatur pemerintah yang memerlukan tanah wajib melaksanakan pemeritahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan melakukan konsultasi public rencana pembangunan.
  6. Pasal 27, point 2: Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi invetarisasi dan idetifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah.
  7. Pasal 33 : Penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan per bidang tanah yang meliputi : tanah, ruang atas tanah atau bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau kerugian lain yang dapat dinilai.
  8.  Pasal 36 : Pemberian Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk Uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
  9. Pasal 49, point 2 : Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak.

Tuntutan

Kami melihat sikap dan tindakan Pemkab Mabar sangat arogan dan melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Tidak menghargai Hak pemilik Tanah, bertindak sewenang wenang yang mengakibatkan kerugian harta benda dan pencabutan Hak pemilik tanah yang dilindungi oleh UU. Kami menyadari UU juga mengatur tentang Fungsi social atas tanah milik tetapi UU juga mengatur soal Hak ganti Kerugian yang layak dan adil.

Untuk itu kami menuntut :
• Pemkab Mabar segera melakukan ganti kerugian atas hancurnya 14 pohon Mahoni sebesar 14 juta rupiah.
• Pemkab Mabar segera melakukan ganti kerugian atas hancurnya 4 pohon Mangga sebesar 3 juta Rupiah.
• Melakukan permintaan maaf kepada pemilik tanah atas tindakan pemkab mabar yang arogan, sewenang wenang yang melukai rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.
• Jika tuntutan kami ini dipenuhi, selanjutnya kami akan membuat berita acara pelepasan hak milik atas tanah milik kami untuk kepentingan pembanguan. Dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 3 meter. Kami tidak menuntut ganti rugi atas pelepasan tanah milik kami ini sebagai bentuk dukungan atas proses pembangunan daerah manggarai barat sekalipun kami memiliki untuk itu (hak ganti kerugian) sebagaimana diatur oleh UU.
• Kami tidak memberi ruang negosiasi atas tuntutan ini
• Jika tuntutan ini tidak dindahkan maka kami akan kembali memagari tanah milik kami, kembali ke ukuran sebelumnya sebagaimana tertulis dalam sertifikat.
Demikian Gugatan terbuka ini kami sampaikan demi terwujudnya nilai kemanusiaan dan rasa keadilan serta penghargaan atas hak hak rakyat.

Labuan Bajo, 29 Juni 2012
Kami Pemilik Tanah

Veronika Jenia/
Chelluz Pahun

Tembusan :
1. Kapolres Manggarai Barat
2. Kantor Pertanahan Manggarai Barat
3. Media Cetak Lokal dan Nasional
4. Media Online dan Media Jejaring Sosial dan Seluruh Warga Manggarai Barat

SURAT GUGATAN TERBUKA (KEDUA)

Kepada : Yang terhormat Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat- NTT dan turut         tergugat bupati kabupaten manggarai Barat

Di – Labuan Bajo-Flores NTT

Salam Keadilan

Surat gugatan terbuka yang kedua ini dengan sangat terpaksa saya sampaikan ketika surat gugatan terbuka yang pertama tertanggal 29 juni 2012 tidak ditanggapi. Surat gugatan terbuka ini masih berkaitan dengan prilaku perampasan Harta milik (sebidang tanah) di Wilayah wae Nahi kelurahan wae Medu- Labuan bajo oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan tidak ditanggapi surat Gugatan terbuka yang pertama buat saya adalah sebuah hal yang sangat Ironis, pemerintahan Bupati Agustinus Ch Dulla tidak menyadari melakukan pelanggaran hukum. Padahal dalam surat gugatan yang pertama tersebut sangat jelas terlihat pemerintahan Bupati Agustinus Ch Dulla melalui dinas teknis Pekerjaan Umum telah melanggar Hukum. Pemerintah yang seharusnya melindungi, menghormati HAK warga tidak lagi dilakukan. Malah yang terjadi adalah sebuah tindakan Kriminal atas Hak warga.

Dengan tidak ditanggapinya surat gugatan yang pertama oleh pemerintahan Agustinus Ch Dulla sebagai puncak pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat buat saya adalah sebuah indicator Proses pemerintahan yang dijalankan tidak berdasarakan aturan hukum alias ngawur sangat Fiodal dan mirip prilaku colonial.

Melalui surat Gugatan kedua ini saya mau menyadarkan Pemerintahan Agustinus Ch Dulla bahwa setiap proses pemerintahan negara diatur oleh sejumlah regulasi/aturan hukum. Pemerintahan Agustinus Ch Dulla tidak berada pada jaman kolonial yang suka hati merampas, merampok, mencapok serta menghilangkan hak milik warga negara. Sekali Lagi saya tegaskan sungguh janggal di jaman seperti ini masih ada pemerintahan berprilaku criminal atas warganya sendiri.

Pemerintahan yang Melanggar Hak Asasi Manusia

Sebuah hal yang mesti disadari oleh pemerintahan Agustinus Ch Dulla bahwa dengan merampas harta benda warga negara adalah sebuah  pelanggaran Hak Asasi Manusia. Indonesia ikut menandatangani Deklarasi HAM internasional yang kemudian meratifikasi kesepakatan tersebut dalam UU nomor 39 tahun 2005.

Dalam Deklarasi umum Hak Asasi Manusia pada pasal 17 mengatur Hak memiliki harta benda. Sementara dalam pasal 30 mengatur Larangan bagi negara untuk tidak mengurangi/menghilangkan hak warga negara.

Dalam UU 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 ayat 1 : Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.  Ayat 2 : Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.

Pada Pasal 37 ayat 1 : Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umumnya,hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Ayat 2 : Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan umum harus dimusnakan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Tuntutan:

  1. Mendesak Pemerintahan Agustinus Ch Dulla untuk segera melakukan penyelesaian persoalan atas prilaku criminal yang telah dilakukan sebagaiaman tercantung dalam surat gugatan pertama tertanggal 29 juni 2013 (poin ganti kerugian)
  2. Mendesak Pemerintahan Agustinus Ch Dulla untuk paham hukum, tidak menjalankan proses pemerintahan atas dasar filing, suka hati.
  3. Kami keluarga besar yang dikriminalkan oleh Pemerintahan Agustinus Ch Dulla memberi kesempatan kepada Pemerintahan Agustinus Ch Dulla satu bulan kedepan. Jika Gugatan ini masih juga tidak diindahkan maka dengan segala mohon maaf kami melaporkan tindakan prilaku criminal oleh Pemerintahan Agustinus Ch Dulla ini kepada kepolisian.

Dalam surat gugatan kedua ini saya juga melampirkan surat gugatan yang pertama agar dipahami sekali lagi.

Demikian Gugatan terbuka kedua ini saya sampaikan demi terwujudnya nilai kemanusiaan dan rasa keadilan serta penghargaan atas hak hak rakyat.

Labuan Bajo, 4 Januari 2013

Aliwaris

Chelluz Pahun
082123218840/cheluz82@gmail.com

 

Tembusan :

  1. Ketua DPRD Manggarai Barat
  2. Kapolres Manggarai Barat
  3. Media Cetak Lokal dan Nasional
  4. Media Online dan Media Jejaring Sosial
  5. Seluruh Masyarakat MABAR (Via Iklan Media lokal)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s