Perampok Uang Rakyat

Standar

SUDAH lebih dari 14 tahun reformasi di negeri ini bergulir. Dalam rentang waktu tersebut sudah empat presiden memimpin Republik berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa ini. Dalam kurun itu pula, negeri ini telah berkonsensus memilih jalan demokrasi untuk menggapai keadilan dan kemakmuran.

krSayangnya, wajah demokrasi kita masih sangat bopeng. Demokrasi masih didominasi ritus simbolik, belum substantif. Partai politik yang diharapkan menjadi pejuang dan penjaga demokrasi, justru elitenya membajak demokrasi tersebut untuk kepentingan yang amat sempit.


Banyak kader inti partai, yang menempati pos-pos penting di lembaga legislatif dan eksekutif, bahkan menteri aktif, harus berurusan dengan penegak hukum karena kasus korupsi.

Mereka, baik secara diam-diam, setengah terbuka, bahkan terang-terangan berselingkuh dan berkongkalikong mengeruk uang negara. Semuanya berujung pada upaya menambal biaya politik, entah untuk politik pribadi entah partai.

Politik uang seperti sudah menjadi menu sehari-hari. Bahkan, kian meningkat saban mendekati perhelatan pemilihan umum, baik di daerah maupun di pusat.

Karena itu, tidak mengherankan bila peringkat indeks persepsi korupsi (IPK) tetap buruk. Transparency International mencatat IPK Indonesia hanya bergerak tipis 1 poin dalam kurun 10 tahun, dari 2,2 pada 2002 menjadi 3,2 pada 2012. Dengan skor 3,2 tersebut, Indonesia berada di peringkat 118 dari 172 negara yang disurvei.

Tren jelek satu dekade tersebut memberi gambaran terang benderang bahwa demokrasi yang sebenarnya baik belum menghasilkan rupa-rupa kebajikan di negeri ini. Praktik kongkalikong para elite telah mengubah wajah cantik demokrasi menjadi buruk rupa.

Kalau kondisi tersebut dibiarkan, apati publik yang berujung pada frustrasi sosial menjadi pilihan jalan keluar. Sebuah kondisi yang sangat potensial meruntuhkan demokrasi itu sendiri.

Pilihan paling mungkin untuk mengubah keadaan ialah dengan melakukan pembersihan di partai politik. Partai, jika ingin tetap dipercaya rakyat, harus berani mengambil langkah radikal mencoret kader-kader bermasalah.

Pada saat yang bersamaan, rekrutmen kader partai mesti didesain sedemikian rupa sehingga menjamin mereka yang tersaring adalah orang-orang hebat dengan integritas hebat pula. Selain itu, semua kekuatan sipil harus saling mengonsolidasikan diri untuk mengawasi partai politik.

Jika tidak, praktik negosiasi politik di ‘ruang gelap’ akan terus mereproduksi diri. Bahkan, situasinya bisa semakin gawat pada tahun-tahun menjelang Pemilu 2014. (MI)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s