Golput; Gugatan untuk Elit Politik

Standar

BEBERAPA waktu yang lalu saya mendapat undangan untuk menghadiri diskusi pekanan salah satu lembaga kajian sosial-politik di Jakarta. Dalam beberapa pekan setelahnya mendapat undangan untuk menghadiri acara yang sama di Bandung-Jawa Barat. Saya diundang tentu bukan sebagai pembicara, tapi sebagai peserta mewakili lembaga kajian Kadir Institute, dimana saya aktif. Undangan semacam itu bagi saya adalah “gugatan”, membangun saya dari status warga negara yang hanya tahu kata politik menjadi paham politik, bahkan semakin paham bagaimana seharusnya menjadi warga negara dalam kondisi negara yang elit politiknya semakin “norak”.

Karena ada agenda lain yang lebih mendesak, saya pun urung hadir. Walau begitu, tanpa bermasksud melerai semangat panitia, saya tetap merespon undangan tersebut secara positif. Walau temanya masih seputar politik, tetap saja naluri saya ‘memaksa’ agar saya menyampaikan pendapat alias memberi respon. Catatan ini adalah beberapa poin respon tersebut yang saya elaborasi, sehingga lebih elok jika diketengahkan ke ruang publik. Selamat membaca!

Diskursus mengenai kegagalan elit politik dalam berpolitik dibentuk oleh proses dan hasil demokratisasi Indonesia yang khas selama sedasawarsa lebih, sejak reformasi hingga kini. Demokratisasi hadir sebagai dua sisi dari satu keping mata uang. Di satu sisi, demokratisasi telah menghadirkan kebebasan, memfasilitasi perluasan (bahkan ledakan) partisipasi, dan menyuburkan kompetisi—termasuk adanya peluang bagi warga negara untuk menggugat elit politik. Pada sisinya yang lain, demokratisasi sejauh ini begitu telanjang telah gagal menegakkan akuntabilitas, mandat dan keterwakilan politik.

Maka, yang sejauh ini terbangun adalah, meminjam istilah Guillermo O’Donnell, “demokrasi delegatif”. Orang banyak terlibat dalam prosedur-prosedur pokok demokrasi tetapi produk yang dihasilkannya tak mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. Di hadapan rakyat, demokrasi hadir sebagai “ongkos” bukan “keuntungan”. Para pejabat publik— yang berkhianat pada rakyatlah—yang memetik keuntungan itu.

Penyokong penting model demokrasi ini adalah elit Parpol—termasuk “Parpol mengambang”—dan elit politik dari independen yang sama-sama tak punya identitas politik ideal dan ideologi yang matang serta tak mau (sekaligus tak mampu) membentuk dan memelihara konsituen mereka. Dalam konteks sistem kepartaian yang lemah dan terfragmentasi seperti itu, pertukaran politik antarpartai pun semata-mata berbasiskan pragmatisme akut dan cita-cita semu.

Rangkaian Pemilu 2009 dan Pilkada di berbagai daerah sejak 2005 hingga sekarang (2012) adalah penegasan fakta-fakta itu. Parpol memonopoli saluran politik. Bolong-bolong dalam aturan dan mekanisme yang tersedia dipakai Parpol untuk memetik rente ekonomi alias korupsi kolektif. Politik uang pun berkembang tak terkendali. Pemerintahan hasil Pemilu maupun Pilkada hampir selalu mengidap penyakit gagal-mandat, gagal-akuntabilitas dan gagal-keterwakilan.

Maka, muncullah berbagai pandangan baru, mislanya, perlu adanya saluran alternatif selain Parpol. Kehadiran kandidat independen pun muncul dengan segala macam rupanya. Kehadiran mereka dianggap penting, terutama untuk memainkan fungsi ganda. Di samping untuk menurunkan komplikasi publik yang ‘marah’ terhadap praktik politik amoral. Lalu, apakah dengan hadirnya elit politik berbaju independen masalahnya selesai?

Di satu sisi, peluang partisipasi bagi warga negara dalam arena politik potensial diperluas dan ditingkatkan kualitasnya oleh mekanisme ini. Warga negara diberi saluran alternatif di luar partai yang dalam umumnya praktik demokrasi dikenali sebagai saluran pencalonan non-partisan (non-partisan candidacy) atau jalur pencalonan independen (independent candidacy) atau kanal pencalonan non-partai (non-party candidacy).

Di sisi lain, mekanisme pencalonan perseorangan itu berpotensi menguatkan sistem kepartaian serta membangunkan partai-partai dari luar. Masa-masa monopoli politik partai berakhir. Partai-partai dibangunkan dari tidur lelap mereka. Partai didesak untuk menata diri dan tak sekadar memanfaatkan atmosfir pragmatisme dalam sistem kepartaian yang lemah dan terfragmentasi.

Lalu, apakah munculnya dua arus kekuatan politik tersebut membuat politik dan negara semakin otentik di mata rakyat? Apakah dengan model dan sistem tersebut mampu memberi angin segar terhadap kehendak publik yang terus-menerus memberi gugatan politik terhadap penguasa yang lahir dari Parpol dan semacamnya?

Demokrasi delegatif—yang mementingkan kebebasan-partisipasi-kompetisi sekaligus mengabaikan mandat-akuntabilitas-keterwakilan—dibentuk paling   tidak oleh lima faktor: (1) para aktor yang gagal menyeleraskan retorika dengan praktik demokrasi, (2) aturan yang tidak punya kapasitas untuk membuat regulasi yang menyeluruh, tuntas dan saling sokong, (3) kegagalan menyeimbangkan kegemaran membuat institusi-istitusi demokratis dengan ketekunan memperkuatnya, (4) kegagalan membangun sintesa di antara aktor, aturan dan institusi itu serta menjadikannya sebagai mekanisme kerja yang terpelihara, dan (5) kebelumberhasilan membangun publik yang proaktif dan selalu terjaga.

Karena itu, kehadiran calon perseorangan alias independen tak akan serta merta menyehatkan Pemilu dan Pilkada. Tanpa perbaikan sejumlah aturan, sekadar misal, para kandidat independen tak bisa lepas dari jebakan (dan “kenikmatan”) politik uang, pencederaan janji, pelecehan mandat, ketidakbersihan pemerintahan, praktik birokrasi buruk dan pengembangbiakan korupsi.

Dalam praktiknya, publik menyaksikan kehadiran kandidat independen tanpa perbaikan yang serius di sisi aktor, aturan, institusi, mekanisme dan publik justru berpotensi meluaskan dan menguatkan demokrasi delegatif. Para kandidat independen itu akan menjadi “politisi mengambang” yang sama bermasalahnya dengan partai-partai mengambang, bahkan Parpol yang berhasil duduk di kursi kekuasaan.

Pada hakikatnya, politik adalah sarana mencari titik temu antara kehendak berbagai pihak dalam berbagai bentuk warna dan aliran politik demi terwujudnya cita-cita besar bersama. Menimbang politik dalam konteks itu, maka yang mesti dimiliki idealnya adalah kemampuan untuk mencari jalan tengah. Namun, bagaimana faktanya? Elit politik baik yang terlahir dari Parpol atau independen (perseorangan), sama-sama mengidap berbagai penyakit seperti korupsi, ingkar janji dan sejenisnya. Sehingga apa yang hadir dalam pentas politik adalah kekecewaan rakyat yang semakin tak terbendung.

Untuk menguatkan analisa ini, misalnya, bagaimana para elit politik mempertontonkan tindak amoral seperti korupsi di berbagai lembaga atau institusi negara dan seterusnya. Rakyat masih ingat, bagaimana kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, Pajak, Wisma Atlet, pemborosan anggaran, sikap serakah terhadap jabatan dan seterusnya. Termasuk kepala daerah di beberapa propinsi, kabupaten/kota yang dilangsir di beberapa media, dimana hampir 40% terkena kasus korupsi—baik yang sudah dipidana maupun yang masih dalam proses. Alih-alih mengurus rakyat, elit penguasa (politik) justru sibuk mengurus perut dan Parpol juga kelompok mereka sendiri. Janji tinggal janji, selebihnya serakah terhadap amanah publik, ya rakyat yang layak mereka cerahkan.

Tak kalah risih, mereka yang hadir sebagai kekuatan non Parpol (independen) muncul dengan begitu semangatnya, seakan-akan masalah bangsa ini akan selesai dengan semangat dan caci maki tanpa solusi apa-apa. Media pun turut mengambil bagian dalam mempertontonkan sikap politik tersebut. Lagi-lagi rakyat selalu menjadi korban. Para elit politik lebih suka menebar pesimisme daripada optimisme, lebih bangga mengirim ratapan daripada harapan, lebih suka melakukan tebar pesona daripada menebar kinerja.

Golput; Perlawanan Warga Negara?

Dalam politik para elit politik—terutama yang kini menjadi penguasa—lazimnya mesti memenuhi janji-janji politiknya. Namun apa yang dipraktikan justru jauh dari harapan. Ketika warga negara terus diberikan praktik “norak” seperti itu, maka yang terjadi adalah devisit kesabaran. Permakluman warga negara yang selama ini begitu tinggi akan segera menipis bahkan menghilang.

Yang paling telanjang dalam mata publik adalah adanya sikap politik Golput dalam berbagai peristiwa demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada. Potensi Golput nyaris menghiasi perhelatan beberapa Pemilu maupun Pilkada di berbagai daerah. Dari berbagai media massa dan lembaga survei, secara umum angka Golput rata-rata mencapai 30% per-perhelatan. Angka Golput bisa saja bertambah naik, apalagi para elit tak begitu memenuhi janji politik terhadap rakyat yang ikut terlibat dalam mengantarkan elit dalam kursi kekuasaan.

Di masa Orde Baru, memilih adalah kewajiban. Pengingkaran atas kewajiban ini kerapkali mesti berhadapan dengan koersi dan represi. Menjadi Golput pun merupakan patriotisme politik. Sebuah perlawanan bermakna.

Selepas Orde Baru, memilih tak lagi menjadi kewajiban melainkan hak. Siapa saja berhak untuk menggunakan atau tak menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks ini, menjadi Golput pun menjadi hal biasa. Memilih atau tak memilih sama nilainya manakala dilakukan secara bertanggung jawab. Patriotisasi Golput secara berlebihan pun menjadi tak lagi relevan.

Celakanya, patriotisasi berlebihan inilah yang masih kerap kita temui. Golput digeneralisasi sebagai perlawanan-padu mereka yang bersepakat melawan. Golput disemati identitas politik bahkan ideologi yang patriotik: Pelawan kezaliman. Patriotisasi berlebihan semacam ini mengidap masalah.

Golput tidaklah mewakili sebuah kalangan atau kelompok politik homogen. Dalam konteks “memilih sebagai hak”, Golput mewakili sebuah spektrum luas dan beragam.

Ada Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah.

Ada juga Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara Pemilu) atau mereka yang tak tahu yang mereka mau sehingga cenderung tak berpartisipasi.

Ada pula Golput politis yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Sekalipun jumlahnya terbatas, ada pula Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Maka, memosisikannya sebagai sebuah gerakan politik yang homogen dan padu adalah berlebihan dan tak relevan. Sikap ini hanya menggelar panggung bagi para pahlawan kesiangan.

Bersikap sebaliknya, mengabaikan Golput seolah sama sekali bukan faktor politik, juga sama bermasalahnya. Menggeneralisasi Golput semata sebagai kegenitan politik dan mengabaikannya bukanlah sebuah tindakan layak dan bijak. Menyeragamkannya sebagai ekspresi kalangan tak berkesadaran politik juga sama tak layaknya.

Bagaimanapun, Golput tak jatuh dari langit. Ia tak lahir dari ruang hampa. Dalam batas tertentu, Golput mewakili sebuah gejala politik penting (turunnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi, Pemilu, partai, atau tokoh/kandidat) atau menggarisbawahi terjadinya kekeliruan penting (ketidakmampuan lembaga statistik, pemerintah, komisi pemilu dalam melakukan pendataan pemilih dan/atau sosialisasi tentang hal-ihwal pemilihan).

Kehadiran dan peguatan Golput pun—apalagi manakala jumlahnya makin signifikan—selayaknya diperlakukan sebagai alarm. Ia mengingatkan bahwa ada yang mesti dibenahi untuk membuat demokrasi bukan saja maju di tingkat prosedural melainkan juga makin berkualitas secara substansial. Termasuk kinerja penguasa hasil mekanisme demokrasi yang dipilih.

Dalam rentang waktu 2005-2012, sebagaimana dilangsir oleh banyak media massa dan lembaga survei, umumnya Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota memang ditandai oleh tingkat partisipasi yang relatif lebih rendah dibandingkan pemilu 2009 (legislatif dan Presiden). Angka rata-rata Golput pilkada mencapai 35 persen. Dalam pilkada kabupaten, rata-rata Golput mencapai 30 persen. Sementara itu, dalam pilkada kota dan porvinsi angka rata-ratanya bahkan lebih tinggi, berturut-turut 38 dan 39 persen.

Ancaman Golput yang relatif tinggi semacam itu menjadi salah satu tantangan Pemilu tahun 2014 mendatang sekaligus Pilkada di berbagai daerah ke depan. KPU dan KPUD, partai-partai, para kandidat dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selayaknya menyikapinya sebagai salah satu tantangan yang perlu jawaban layak dan segera. Ancaman Golput yang tinggi semestinya mendorong berbagai anasir itu untuk melipatgandakan kerja dan kinerja.

KPU dan KPUD mesti memperbaiki kerja-kerjanya untuk mempersempit kemungkinan kebocoran dan pencederaan hak-hak pemilih. Partai dan kandidat mesti mendekatkan isu dan program yang mereka tawarkan pada persoalan sehari-hari masyarakat dan pada pembelaan konkret hajat hidup orang banyak. Kalangan LSM juga selayaknya tergerak untuk ikut memfasilitasi terbangunnya pemilih yang betanggung jawab dan Golput yang sama bertanggung jawabnya.

Yang tak kalah penting untuk disadari bahwa para pemilih dan calon Golput pada Pemilu 2014 mendatang dan Pilkada di berbagai daerah ke depan adalah bahwa ketika pencoblosan dilakukan, pekerjaan sebagai warga negara bukannya berakhir tapi baru saja dimulai. Terlepas dari besaran Golput kelak, yang kerapkali justru absen dalam proses selepas Pemilu dan Pilkada adalah warga negara yang terus terjaga. Selayaknya ke depan hal ini tak terjadi lagi. Jika pun tetap terjadi, bisa jadi itu adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik politik elit penguasa (politik) yang kerap ingkar janji atau yang selalu mencederai amanat publik.

Akhirnya, jika selama ini yang terbangun adalah, “demokrasi delegatif” dan “non partisan” alias independen yang mempertontonkan prosedur-prosedur pokok demokrasi tetapi produk yang dihasilkannya tak mengabdi pada kepentingan rakyat, ditambah lagi jika demokrasi hadir sebagai “ongkos” bukan “keuntungan”, para elit politik kerap khianat, maka rakyat—baik sebagai manusia politik maupun sebagai warga negara—perlu melakukan gugatan revolisioner terhadap elit penguasa (politik), semisal, sesekali dengan “Golput alias memilih dengan cara tidak ikut memilih”. Hanya dengan begitulah, warga negara menjadi berwibawa, tidak selalu dibajak oleh para elit politik, dan politik bebas aktif menjadi relevan dijadikan sebagai bagian dari nafas perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Selamat mengambil sikap!

Syamsudin Kadir, Pegiat Sosial-Politik di Kadir Institute

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s