Mahalnya Demokrasi Kita

Standar

Pemilu 2014 masih dua tahun lagi, tetapi partai politik dan calon anggota legislatif sudah ancang-ancang mempersiapkan dana politik.

Illustrasi

Laporan utama harian Kompas, senin 17 Juni 2012 menggambarkan bagaimana parpol mencari dana untuk kepentingan Pemilu 2014.Ada parpol yang mewajibkan kader partai yang menjadi kepala daerah atau anggota DPR untuk  memberikan kontribusi. Ada juga parpol yang sangat mengharapkan peran sentral ketua umum partai untuk menggerakkan organisasi parpol dalam pemilu.

UU Pemilu telah mengatur soal dana politik. Dana itu bisa berasal dari parpol yang bersangkutan, calon anggota legislatif, sumbangan dari pihak lain, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Sumbangan dari perseorangan (bukan anggota parpol) dibatasi Rp 1 miliar dalam satu tahun anggaran, sedangkan sumbangan dari perusahaan dibatasi maksimal Rp 7,5 miliar dalam satu tahun anggaran.

Dana itu barulah dana yang dibutuhkan partai politik untuk menggerakkan organisasi mereka, sementara calon anggota legislatif masih membutuhkan dana pribadi untuk mendapatkan suara rakyat. Calon anggota legislatif akan lebih membutuhkan biaya besar seiring dengan disepakatinya sistem pemilihan proporsional terbuka. Sebagaimana diberitakan harian ini, calon yang akan bertarung untuk menjadi anggota DPR membutuhkan dana Rp 300 juta hingga Rp 10 miliar.

Menurut pengakuan sejumlah calon, dana politik itu bisa lebih besar bergantung pada luasnya daerah pemilihan. Itu semua masih harus ditambah biaya pelaksanaan pemilu itu sendiri. Demokrasi pasca-berakhirnya kekuasaan Orde Baru menjadi mahal! Hal itu sejalan dengan sistem pemilihan langsung. Dalam sistem itu citra dan pembentukan citra menjadi teramat penting. Apa yang sedang terjadi di Indonesia sebenarnya telah menempatkan para pemilih sebagai subyek politik dan bukan obyek politik.

Politik menjadi begitu komersial dan transaksional, yang akibatnya mereduksi arti politik itu sendiri. Ada kekhawatiran pembentukan citra melalui media massa yang begitu masif menjauhkan masyarakat dari ikatan ideologi partai dengan massanya. Pragmatisme telah menjelma menjadi ideologi baru. Mahalnya biaya politik seharusnya menjadi refleksi kita bersama.

Apakah biaya demokrasi yang mahal itu berkorelasi dengan banyaknya wali kota/bupati yang terjerat dalam kasus korupsi? Apakah mahalnya biaya demokrasi prosedural itu bisa langsung mewujud menjadi demokrasi yang substansial yang langsung bisa dirasakan rakyat? Pertanyaan retorika itu membutuhkan jawaban.

Solusi pemilu raya untuk pemilu presiden dan legislatif, untuk pemilu nasional dan regional secara bersamaan, mungkin bisa dikaji kemungkinannya. Semangatnya adalah bagaimana menghindarkan mahalnya demokrasi yang bisa mendorong maraknya korupsi dan menjadikan masyarakat kita terjebak pada pragmatisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s