Menyoal Kehadiran RSBI/SBI

Standar

Praksis pendidikan dan lulusan yang bermutu adalah keharusan. Namun, saat upaya itu dilakukan dengan
menciptakan segregasi, memicu pro dan kontra.

Kondisi itu yang belakangan ini berkembang, menyusul program pemerintah lewat rintisan sekolah bertaraf
internasional/sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) sejak tahun 2006.

Pemerintah merujuk kehadiran RSBI/SBI pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Masyarakat melihatnya bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat pro dan kontra berlanjut ke sidang Mahkamah Konstitusi guna memperoleh penegasan konstitusional.

Selagi sidang-sidang MK berlangsung, kita ingin ikut urun rembuk. Kita apresiasi niat baik memperbaiki mutu, di
antaranya lewat penyelenggaraan ujian nasional, perbaikan infrastruktur, penyediaan guru, dan sarana-sarana penunjang lain. Bagaimana dengan RSBI/SBI?

Dalam bentuk berbeda, niat itu serupa dengan apa yang pernah terjadi pada 1990-an lewat sekolah unggulan untuk
mengeliminasi sekolah favorit. Istilah sekolah favorit diciptakan masyarakat, istilah sekolah unggulan oleh
pemerintah.

Yang terjadi kemudian, banyak sekolah unggulan bukan sekolah favorit, sebaliknya sekolah favorit tak selalu
sekolah unggulan. Karena sekolah unggulan memperoleh alokasi dana dan perhatian serba lebih dari pemerintah, termasuk kemudahan akses ke perguruan tinggi negeri, sekolah favorit sekaligus unggulan yang umumnya swasta tertatih-tatih bersaing dengan sekolah unggulan.

Kastanisasi tercipta tidak hanya berdasarkan kemampuan akademik, tetapi juga uang. Ekses ini tidak bisa
dicegah hanya lewat keputusan, di Jakarta lagi, minimal 20 persen murid RSBI/SBI berasal dari kelompok miskin.

Era globalisasi menjadi dasar dan pemicu RSBI. Kriteria internasional disederhanakan dengan bahasa Inggris
sebagai pengantar beberapa mata pelajaran. Subsidi khusus disediakan pemerintah yang nilainya jauh berbeda dengan
subsidi untuk sekolah reguler, ironis di tengah masih banyaknya gedung sekolah ambruk di sejumlah daerah.

Mengenai kehadiran RSBI/SBI, ada faktor-faktor pedagogi yang dikesampingkan. Tanpa sengaja program ini
menciptakan kasta-kasta dalam masyarakat, semacam segregasi baru. Padahal, kondisi riil negeri-bangsa ini adalah
bangsa-negara yang serba majemuk.

Kondisi serba majemuk seharusnya menjadi mosaik mengembangkan keunggulan. Membiasakan mereka yang unggul
bersama dengan mereka yang tak unggul berdampingan sebagai keniscayaan tidak hanya karena faktor kebangsaan Indonesia, tetapi juga dibenarkan oleh prinsip-prinsip kependidikan.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan warga bangsa, menghormati realitas kebangsaan
Indonesia, kehadiran RSBI/SBI perlu ditinjau kembali.  (Che)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s