Pancasila Masuk Kotak

Standar

Judul di atas terkesan sadistis, sarkastis, superlatif, menyakitkan. Namun, perasaan itu yang menggedor-gedor dada di hari peringatan lahirnya Pancasila.

Pada hari ini kita memperingati peristiwa historis 1 Juni 1945. Bung Karno menyampaikan pokok-pokok pikiran keindonesiaan yang di kemudian hari ditabalkan sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi jiwa segala kebijakan atau keputusan politis kenegaraan. Lambang Garuda Pancasila, kompas mengelola kekuasaan.

Kenyataannya, selama 32 tahun Orde Baru, Pancasila dibelokkan untuk mempertahankan kekuasaan. Di era Reformasi, Pancasila tidak lagi dilafalkan dalam pidato resmi, penataran, ataupun mata pelajaran/mata kuliah, bahkan terkesan sengaja dilupakan.

Manakah ukurannya? Dari keputusan-keputusan politik yang tidak didasarkan atas keadilan bagi rakyat. Padahal, keadilan sosial lahir dari goa garba Pancasila. Kedua kaki Garuda Pancasila yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kekuasaan negara berpijak pada kebinekaan.

Banyak sudah analisis mendalam tentang Pancasila, yang semua bermuara pada memperkuat, memperyakin, dan menegaskan pilihan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terjadi, memang, bahkan merujuk pada praksis kenegaraan sejak Reformasi digulirkan, ada yang menyebut Pancasila ada di ujung tanduk, artinya kalau terus dibiarkan, bisa lepas.

Lepas dalam arti dilupakan, bagian dari keteledoran kita merawatnya, ancaman yang bisa melemahkan pilar-pilar eksistensi negara RI. Padahal, bangunan negara yang disandarkan secara kokoh dan kukuh atas pilar-pilar itu masih dalam proses pembentukan/penyempurnaan.

Upaya revitalisasi Pancasila yang riuh diwacanakan, hadirnya pusat-pusat studi Pancasila di berbagai perguruan tinggi, niscaya merupakan bagian dari usaha merawat ideologi negara. Partai tanpa ideologi saja jelas tanpa dasar berpijak, apalagi ideologi negara yang dibiarkan merana.

Revitalisasi Pancasila harus diwujudkan dalam mengembalikan kebijakan politik yang menempatkan rakyat sebagai pusat. Praksis politik yang sehat tentu bukan silang pendapat di tribune-tribune kekuasaan dan media, bukan pencitraan demi kelanggengan kekuasaan oligarki dan dinasti keluarga, melainkan yang menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat.

Reformasi yang intinya perubahan perlu juga diwujudkan dalam perbaikan hak-hak asasi, di antaranya dalam bentuk kualitas kehidupan rakyat. Perasaan tidak hadirnya pemerintah, kedodorannya berbagai kebijakan, meruaknya korupsi, merupakan reperkusi sikap ketidakberpihakan kekuasaan kepada rakyat.

Ketika kita mencari-cari calon-calon pemimpin nasional, tentu nuansa upaya kita menjaga ”Pancasila tidak masuk kotak” sebagai bagian dari rujukan terpenting.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s