Tanah Sengketa

Standar

Racana tentang pentingnya reforma agraria, land reform, kembali mencuat di tengah persengketaan tanah yang bermunculan belakangan ini.

Hanya sejak awal sudah terbayang pula, program reforma agraria akan tetap menjadi retorika jika tidak ada langkah konkret dan terukur sebagai terobosan yang diambil pemerintah. Sekalipun sudah diamanatkan undang-undang, program reforma agraria tidak pernah dilaksanakan, sekurang-kurangnya sampai sekarang.

Jangankan melakukan reforma agraria yang diamanatkan undang-undang, sejumlah kasus sengketa tanah saja terkesan dibiarkan mengambang tanpa upaya penyelesaian cepat dan tepat. Hampir tak terelakkan, isu pertanahan pun menjadi berlapis-lapis. Tidak sedikit orang menjadi petani gurem, tanpa tanah. Banyak pula orang menjadi petani dengan penguasaan lahan terbatas, yang sama sekali tidak menjamin kesejahteraan.

Persoalan penguasaan tanah itu menjadi semakin dramatis karena segelintir orang dapat pula menguasai ratusan, bahkan ribuan, hektar lahan sebagai modal produksi. Kesenjangan penguasaan tanah di Indonesia memang luar biasa. Ketimpangan ini bukanlah pertama-tama produk dari sejarah feodalisme dan kolonialisme, tetapi justru oleh politik perizinan dalam sejarah Indonesia merdeka.

Bukannya membagi-bagi tanah kepada warga masyarakat dan petani sesuai dengan amanat undang-undang dan konstitusi, pejabat pemerintah justru menyerahkan tanah besar-besaran kepada pengusaha, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Politik perizinan yang memberikan konsesi lahan luas kepada pengusaha sejak zaman Orde Baru terus berlanjut sampai ke zaman Orde Reformasi. Dalam era otonomi sekarang ini, pejabat-pejabat daerah cenderung mengobral berbagai konsesi lahan pertambangan yang tidak hanya memicu konflik sosial, tetapi juga kehancuran ekologis.

Praktik kekuasaan macam itu justru semakin menjauhi perwujudan cita-cita melaksanakan reforma agraria, land reform, yang diamanatkan undang-undang dan konstitusi. Kenyataan itu semakin menimbulkan keraguan tentang keseriusan penguasa melaksanakan reforma agraria.

Hanya tak dapat disepelekan lagi soal realitas yang menyingkapkan, semakin banyak warga masyarakat menjerit karena tersisih dalam upaya mendapatkan tanah sebagai gantungan hidup. Lebih memprihatinkan lagi, bermunculan konflik terbuka atas persengketaan lahan di sejumlah tempat belakangan ini. Ibarat api dalam sekam, persengketaan lahan menyimpan potensi konflik yang setiap saat dapat meletup jika tidak segera dibereskan.

Komplikasinya akan sangat rumit dalam bidang sosial keamanan dan ekonomi jika persoalan penguasaan tanah tidak segera dibereskan. Upaya penataan penguasaan lahan melalui program reforma agraria perlu segera dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip keadilan di atas dominasi kekuatan modal dan kekuasaan politik.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s