Pendidikan Lembata Butuh Perhatian

Standar

Mutu pendidikan di Kabupaten Lembata sangat membutuhkan perhatian. Dari sumber BPS setempat, persentase terbesar penduduk Lembata adalah penduduk dengan tingkat pendidikan rendah atau sangat rendah. Sementara itu,  beberapa fenomena pendidikan yang memicu rendahnya kualitas pendidikan di Lembata diantaranya,  rendahnya capaian kinerja pendidikan,  kualitas pengajaran dan pendidikan yang masih bermasalah,  minimnya sarana pendukung pendidikan, rendahnya partisipasi dalam Pendidikan,  keterbatasan pendekatan rasio jumlah murid dan guru, tingginya tingkat putus sekolah dan minimnya dana langsung Pendidikan.


Beberapa poin di atas terungkap dalam temuan penelitian The Institutie for Ecosoc Rights, yang dipaparkan penelitinya  Frans Prasetyo, dalam diskusi “Pendidikan Berbasis Hak : Merintis Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Lembata”, berlangsung di Aula Don Bosko, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Rabu (2/5)

Diskusi yang dibuka Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes De Rosari dan anggota DPRD Kabupaten Lembata; Asisten Kepemerintahan, Gabriel Warat, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO), Alex Making, Kepala-kepala sekolah dalam kota Lewoleba, Tokoh-tokoh pendidik, Tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah pemangku pendidikan lainnya.  Selain Frans Prasetyo,  pembicara lain Sri Palupi dari Ecosoc,  dan pakar pendidikan Dr. Lauren Kaluge sebagai pembahas. Moderator diskusi Bediona Philipus.

Dalam paparan, Frans Prasetyo mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Lembata adalah rendahnya tingkat pendidikan dari kebanyakan warga kabupaten ini. Kenyataan ini, menurutnya, semakin diperparah dengan adannya kebijakan pemerintah daerah dan bupati yang kurang mendukung peningkatan daya belajar dari pelaku-pelaku utama kegiatan pendidikan di Lembata yaitu para guru.

Temuan penelitian yang dipresentasikan Frans Prasetyo,  membeberkan secara rinci 6 fenomena pendidikan yang memicu rendahnya kualitas pendidikan di Lembata. Pertama, masih rendahnya pendidikan seumumnya warga Lembata akibat dari rendahnya capaian kinerja pendidikan selama ini di Lembata. Tercatat dalam BPS setempat, mereka yang tidak pernah sekolah  42,21 persen; yang berpendidikan maksimal Sekolah Dasar  40,67 persen.  “Jika mereka digabungkan, maka terdapat jumlah 82,88 persen penduduk Lembata yang tergolong berpendidikan rendah. Sisanya sejumlah kecil : 6,9 persen berpendidikn SMP, 7,96 persen berpendidikan SLTA dan selebihnya 1-2 persen berlatar belakang lulusan diploma atau kesarjanaan,”ungkap Frans.

Kedua, Masalah Kualitas Pengajaran dan Pendidikan. Sejauh terkait dengan kurikulum menunjukkan bahwa tingkat kelulusan dan rata-rata NEM murid-murid di Lembata pada umumnya masih sangat memprihatinkan. Untuk tingkat kelulusan SD sungguh tidak sangat menggembirakan, dan untuk tingkat kelulusan SMTP dan SMTA tampak “memprihatinkan” karena capaiannya masih kurang dari 5 (Lima).

Sementara sarana pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium dan unit kesehatan sekolah sangat-sangat terbatas pula. Belum lagi diperparah dengan tingkat pendidikan para guru yang masih sangat rendah. Frans mempertanyakan, kalau gurunya sendiri tidak belajar bagaimana mungkin muridnya bisa belajar?

Ketiga, Rendahnya Partisipasi Dalam Pendidikan. Berbagai masalah yang terus melilit dan memicu rendahnya partisipasi dalam pendidikan, terutama terjadi di desa-desa pelosok yang sulit terjangkau dengan transportasi umum karena jelek dan parahnya infrastruktur jalan.

Tingkat keikutsertaan lulusan SD sampai ke taraf SMP masih rendah (65,11 persen). Artinya, nyaris sebanyak 35 persen anak-anak SD putus sekolah lanjut. Justeru rendahnya partisipasi pendidikan yang condong menonjol adalah di wilayah pedesaan, belum lagi yang putus sekolah di tingkat SLTP. “Bagaimana program wajib belajar 9 tahun yang diprogramkan pemerintah bisa dianggap sukses ?”tanya Frans.

Keempat, Keterbatasan Pendekatan Rasio Jumlah Murid dan Guru. Sekalipun menurut pemerintah setempat, perbandingan (rasio) jumlah guru dan murid pada umumnya dipandang sebagai keadaan yang sudah baik, namun kelemahan dari pemerintah ini, menurut peneliti adalah perbandingan yang dimaksudkan hanya berlaku dimana terdapat para guru dan para murid. Sementara, rasio guru-murid untuk sekolah-sekolah kejuruan sama sekali belum memadai.

Hal ini tampak sangat bergantung pada kesungguhan komitmen pemerintah apakah memang hendak menekankan penyelenggaraan sekolah kejuruan sehinggadiperlukan suatu investasi (belanja modal) yang sepadan untuk kepentingan penyelenggaraan sekolah kejuruan.

Kelima, Tingkat Putus Sekolah. Tingkat putus sekolah di Lembata tergolong rendah, jumlah anak putus sekolah 126 orang (0,69%) dari 18.160 orang jumlah penduduk usia sekolah SD, jumlah putus sekolah SMTP 118 orang (1,81%) dari 6.525 orang jumlah penduduk usia sekolah SMTP dan jumlah anak putus sekolah SMTA 55 orang (1.16%) dari 4.756 jumlah penduduk usia sekolah SMTA. Namun, jika tingkat kelulusan ternyata condong dilatarbelakangi oleh rendahnya mutu penyelenggaraan pendidikan, sehingga hasil capaian pendidikan juga condong lebih rendah. Dengan demikian kata Frans, kesahian tingkat putusan sekolah sesungguhnya dapat dipertanyakan.

Keenam, Minimnya Dana Langsung Pendidikan. Dana yang diperuntukan secara langsung bagi masyarakat atau para penerima manfaat dari proses penyelenggaraan pendidikan daerah belum sampai setinggi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebesar 20 persen. Sampai tahun anggaran 2011 prosentase dana langsung untuk masyarakat baru mencapai sebesar 10 persen. Masih separuh dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara untuk kepentingan pegawai atau tak langsung bernilai sampai dengan 18-22 persen. Lebih menyedihkan lagi kalau benar sinyalemen yang berkembang bahwa alaokasi dana langsung pendidikan tahun anggaran 2012 cuman 3 persen.

Butuh Kebijakan Tepat dan Strategis

Sri Palupi dalam paparannya mengungkapkan kuatnya intervensi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang tepat dan strategis menjadi penentu keberhasilan di sektor pendidikan.  Dengan mengungkapkan pengalaman Kabupaten Jembrana, kata Sri Palupi, kebijakan pengalokasian anggaran harus benar-benar sesuai amanat konstitusi yaitu 20 persen.

Sri Palupi juga menunjukkan pengalaman sukses lain yang diterapkan kepada  anak-anak Kabupaten Maybrana,  Papua Barat. Menurutnya,  hanya karena kuatnya budaya dan semangat gotong-royong, semua anak dari suatu kampung yang bersekolah mulai dari SD-Perguruan Tinggi wajib dibiayai secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat desa tersebut.

“Bagi orang Maybrana, budaya telah mengamanatkan bahwa anak yang sudah sukses dan mandiri pasti saja berkewajiban untuk menanggung dan membiayai adik, anaknya yang menyusul bersekolah dari bawah. Moto pendidikan mereka yang sangat terkenal dan sakti adalah : “Anu Beta Tubat”, Bersama Kami Mengangkat. Jadi ada prinsip gotong royong yang sangat kuat secara budaya,” ungkpa Sri Palupi.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun dalam sambutan pembukaan diskusi, mengatakan,”tidak kita sangkali kalau kualitas pendidikan kita di Lembata masih sangat rendah, tetapi tidak juga menyangkali bahwa de fakto pendidikan Lembata telah pula menghasilkan orang-orang yang berkualitas sangat baik, dapat berkompetisi hidup di luar, di tingkat propinsi, pusat bahkan di mana-mana. Bahwa pendidikan kita berkualitas rendah harus kita sikapi bersama sebagai bukti tanggung jawab bersama.”

“Selama ini, kita lebih mengedepankan hak dari pada kewajiban, seolah tanggung jawab hanya ada pada pemerintah sebagai subyek pembangunan pendidikan satu-satunya. Padahal semua pihak mulai dari orang tua, anak itu sendiri, sekolah, lembaga agama, masyarakat dan tentunya pemerintah secara bersama-sama pro aktif memajukan pendidikan di Lembata,” tegas Viktor, sapaan akrab Viktor Mado Watun.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur ini mengajak DPRD Kabupaten Lembata untuk mendalami dan memantapkan gagasan untuk membangun Pendidikan Berbasis Hak dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dengan cara kita masing-masing untuk membangun, memajukan dan turut mengawasi pelaksanaan pendidikan kita di Lembata.

“Saya mengajak kita semua yang ada di sini, tema-teman anggota DPRD, Tokoh-tokoh masyarakat, para pensiunan guru, para mantan kepala dinas PPO yang sempat hadir, para kepala sekolah, para tokoh pendidikan, para pihak yang berpeduli pada pendidikan, para pemangku pendidikan agar kita bersatu tekat membangun dan memajukan pendidikan kita di Lembata dengan cara kita masing-masing,”

Diskusi yang merupakan kerjasama The Institutie for Ecosoc Rights,  Eropean dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata rencananya berlangsung dua hari hingga Kamis ( 3/5).  Hasil diskusi nantinya  akan menjadi masukan bagi DPRD Kabupaten Lembata untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Legal Drafting) tentang Pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s