Penyakit Sosial Itu Keserakahan

Standar

Sesuatu yang ironis terjadi di negeri ini. Kian lantang disuarakan komitmen pemberantasan korupsi, kian banyak pula kasus korupsi yang tidak diselesaikan secara tuntas. Alih-alih memangkas nafsu serakah berkorupsi, yang terjadi justru regenerasi korupsi yang kian berjemaah.

Warga Gizi buruk, hak hak mereka untuk kesehatan rahip di korupsi

Kesenjangan antara huruf-huruf mati tentang perundangan dan peraturan antikorupsi dengan semangat untuk memberantasnya tak terjembatani. Sudah begitu, sebagaimana dikritisi Adi Andojo Soetjipto (Kompas, 24/4/2012) dan saya sepakat dengan pendapatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK sebagai lembaga superbody untuk memberantas korupsi justru melempem: masuk angin!

Gereget untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih dan semangat menangkap koruptor kelas kakap di awal terpilihnya para pimpinan KPK tak lebih dari sebuah gertak sambal. Faktanya, hanya sedikit koruptor yang ditangani. Itu pun tidak tertangani secara radikal (radix, bahasa Latin, seakar-akarnya!), apalagi tuntas.

Elite yang rakus

Bangsa ini penuh dengan ironi yang membuat rakyat kian muak terhadap elite politik dan pemerintah. Tanpa pernah mereka sadari, egoisme dan keserakahan mereka telah melahirkan penderitaan dalam diri rakyat yang dari hari ke hari menumpahkan air mata duka. Meminjam penuturan Sang Buddha Gautama, ”Lebih banyak air mata duka tumpah di negeri ini daripada samudra.”

Pangkal dari segala air mata duka rakyat di negeri ini adalah keserakahan elite politik dan penguasa, mulai dari pusat hingga daerah. Keserakahan mereka dalam rupa tindakan koruptif telah menghancurkan peradaban dan kemanusiaan di republik ini. Nafsu serakah akan kuasa dan harta telah mengamputasi hak-hak rakyat untuk hidup dalam keadilan dan kesejahteraan.

Ironisnya, mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mengelola bangsa ini dan menjadi penyalur suara rakyat justru terjebak dalam nafsu serakah memperjuangkan keuntungan pribadi. Akibatnya, dunia politik yang sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat tak lebih dari dunia niaga tempat mengeruk harta dan keuntungan.

Hal itu tampak jelas dalam karut-marut problematik subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah ataupun para wakil rakyat kita tidak menggunakan akal sehat untuk menginkorporasikan elemen-elemen yang rasional, baik, dan sehat untuk membangun visi tentang kesejahteraan rakyat. Dalih penyelamatan APBN demi perkembangan ekonomi nasional selalu dikedepankan. Sementara pada saat bersamaan, mereka sendiri tetap rakus dan serakah dalam menghambur-hamburkan uang negara untuk urusan-urusan yang bersifat privat daripada kebijakan dan kebajikan publik.

Keserakahan dan kerakusan akan harta dan kuasa kian tampak dalam berbagai inkonsistensi keputusan publik. Rencana kenaikan harga BBM yang tertunda tak lebih dari sebuah permainan bom waktu yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Produk baru DPR berupa Undang-Undang Pemilu pun penuh dengan ironi dan inkonsistensi. Itu semua berakar dari bawah sadar vested interest ataupun status quo kekuasaan yang tak lain sebentuk nafsu kuasa dan keserakahan juga.

Kerakusan politik

Dalam ironi dan inkonsistensi kebijakan dan kebajikan publik yang cenderung dilambari oleh nafsu serakah dan rakus kekuasaan itu, tercerminlah penyakit sosial politik negeri ini. Penyakit sosial itu kian kronis seiring dengan absennya tertib moral dan etika yang ambruk dalam bentuk pembohongan sistemik demi memuaskan ego serakah itu.

Berbagai kekacauan sosial yang menyeruak di negeri ini sebetulnya merupakan dampak dari keserakahan dan kerakusan politik. Keserakahan dan kerakusan politik sebagai penyakit sosial hanya bisa disembuhkan oleh kejujuran dan kelurusan, bukan oleh pencitraan politik. Meminjam filosofi Wittgenstein (dalam Culture and Value, 1984:35), kejujuran adalah kebenaran dan kebenaran hanya dapat dikatakan oleh orang yang telah menghayatinya, bukan oleh orang yang masih hidup dalam kebohongan.

Sayangnya, banyak elite politik dan penguasa di negeri ini yang tampaknya masih belum hidup dalam kebenaran. Kalaupun mereka tampaknya omong tentang kebenaran, ternyata tak lebih hanya untuk menutupi kebohongan dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya, berbagai persoalan terkait dengan korupsi, kekerasan, ketidakadilan, dan kesejahteraan belum juga kunjung terselesaikan.

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Tinggal di Semarang, Jawa Tengah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s