Christian Rotok Bersikap Tidak Jujur

Standar

Diberitakan bahwa Gubernur NTT Frans Lebu Raya telah menerbitkan Keputusan Nomor: 236/KEP/HK/2011 tanggal 15 November 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mangan kepada PT Mahadina Tantragata seluas 12.020 hektar lintas kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat (Mabar). Secara hukum, areal konsesi tambang yang melintasi dua kabupaten memang merupakan wewenang Gubernur NTT untuk menerbitkan IUP.

Yang menarik adalah reaksi Bupati Manggarai terkait penerbitan IUP tersebut. Harian Umum Kompas (15/5 dan 18/5) dan Pos Kupang (18/5) memberitakan bahwa Bupati Manggarai Christian Rotok tidak mengetahui lokasi tambang mangan PT Mahadina Tantragata di wilayahnya yang izin tambangnya diberikan oleh Gubernur NTT. Rotok sekaligus menuduh Gubernur NTT menerbitkan IUP yang lintas kabupaten tanpa rekomendasi Bupati Manggarai sebagai persyaratan utama. Bahkan Rotok menegaskan tak akan mengizinkan pertambangan karena dikhawatirkan mengganggu usaha pertanian dan perkebunan masyarakat serta pariwisata.

Pernyataan Christian Rotok yang kini sedang memegang periode kedua kekuasaannya di Manggarai menimbulkan pertanyaan: (1) Apakah pernyataan publik dari Bupati Christian Rotok itu benar-benar dilandasi sebuah kejujuran dan kebenaran? (b) Apakah hanya tambang di Manggarai yang izinnya diberikan oleh Gubernur NTT saja yang merusak usaha pertanian dan perkebunan masyarakat serta pariwisata, sedangkan izin tambang yang diberikan Bupati Manggarai TIDAK akan merusak hutan, lingkungan, usaha pertanian dan perkebunan masyarakat serta pariwisata?

Christian Rotok bersikap tidak jujur

Seorang pejabat publik, termasuk bupati, dalam mengemban kekuasaan yang dimilikinya, seyogyanya menjadi teladan dalam bersikap dan bertutur kata. Bertutur kata secara tidak jujur di depan publik, tidak hanya menjatuhkan reputasi si penutur, tetapi itu juga suatu kejahatan yang dipertontonkan kepada masyarakat.

Itu sebabnya, kaum filsuf Romawi kuno dulu sering mengingatkan para pejabat di masa itu: condor dat viribus alas (hai para pejabat, gunakan kekuasaanmu dengan jujur sebab sebuah kekuasaan menjadi lebih bernilai, kalau disertai kejujuran). Sedangkan filsuf lainnya mengingatkan: fraus est celare fraudem (terjemahan bebas: janganlah melakukan penipuan atau berbohong sebab penipuan atau kebohongan itu juga merupakan sebuah kejahatan).

Dalam konteks itulah kita patut menilai sejauh mana kejujuran Bupati Manggarai saat bertutur di media massa. Jika membaca SK Gubernur NTT dengan seksama, ada dua fakta yang membuktikan ketidakjujuran Bupati Manggarai yang mengatakan tidak tahu soal SK Gubernur itu dan juga tidak pernah memberikan rekomendasi persetujuan atas penerbitan IUP PT Mahidana Tantragata tersebut.

Pertama, Gubernur sebenarnya telah meminta persetujuan Bupati Manggarai terkait penerbitan IUP atas nama PT Mahidana Tantragata tersebut. Buktinya, melalui surat No.61/Tamben/2009 tanggal 21 Januari 2009 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Manggarai telah merekomendasikan persetujuan penerbitan IUP tersebut oleh Gubernur NTT.

Bupati Manggarai, Krist Rotok

Bupati Manggarai patut mengetahui adanya surat rekomendasi itu. Sebab tidak mungkin seorang Kadistamben mengirim surat rekomendasi ke Gubernur tanpa sepengetahuan Bupati Manggarai selaku atasannya saat itu. Seperti kita ketahui, Rotok menjadi Bupati Manggarai sejak 2005 dan rekomendasi itu dibuat tahun 2009 atau setahun sebelum beliau merebut kekuasaan untuk masa jabatan kedua kalinya.

Itu pula sebabnya, pada bagian “memperhatikan” dari SK tersebut, pada butir 2 tercantum “Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Manggarai Nomor: 61/Tamben/I/2009 tentang Rekomendasi Wilayah Kuasa Pertambangan Umum. Maka tidak benar pernyataan Christian Rotok di media massa bahwa SK Gubernur NTT tidak sah karena tidak mendapatkan rekomendasi persetujuannya sebagai persyaratan utama.

Kedua, tembusan SK Gubernur NTT tersebut di atas ditujukan pula kepada Bupati Manggarai dan DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng sehingga Bupati Manggarai Christian Rotok sudah patut mengetahui adanya IUP Mangan dimaksud sejak bulan November 2011.

Kejujuran Christian Rotok semakin dipertanyakan pula: apakah benar beliau baru terima tembusan SK IUP itu pada bulan Mei 2012 atau tujuh bulan setelah IUP diterbitkan Gubernur tanggal 15 November 2011? Begitu jauhkah Kupang dan Ruteng? Kalau tembusan SK IUP itu diterima tahun 2011 misalnya, mengapa tidak mengajukan protes saat itu? Mengapa menunggu tujuh bulan kemudian baru berteriak di media massa.

Manuver Politik Jelang Pilgub NTT

Argumentasi Christian Rotok kelihatan sangat populis di tengah massifnya penolakan masyarakat lingkar tambang, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aktivis LSM di Manggarai dan NTT umumnya.

Dengan lantang beliau mengatakan menolak beroperasinya tambang merusak usaha pertanian dan perkebunan masyarakat serta pariwisata.

Itu tentu argumentasi yang sangat cerdas. Tetapi tentu Christian Rotok akan gagap sempurna kalau ditanyakan: Apakah hanya tambang yang izinnya diberikan oleh Gubernur NTT saja yang merusak usaha pertanian dan perkebunan masyarakat serta pariwisata di Manggarai, sedangkan izin tambang yang diterbitkan oleh Christian Rotok sendiri tidak akan merusak hutan, hutan, lingkungan, usaha pertanian dan perkebunan masyarakat serta pariwisata?

Berdasarkan data yang ada pada penulis, menjelang perebutan kursi bupati Manggarai untuk periode keduanya, Juni 2010, Christian Rotok telah menandatangani dan menerbitkan 14 izin usaha tambang, baik yang eksplorasi maupun operasi produksi. Di antaranya ada izin tambang PT Sumber Jaya Asia yang berdasarkan penegasan Menteri Kehutanan (Vide Surat No.S.40/Menhut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009), tambang itu beroperasi di hutan lindung.

Bahkan ada warga masyarakat yang memotong kayu di areal tambang itu, sekedar untuk menahan laju ambruknya gedung sekolah di kampung mereka, justru telah dibui masing-masing selama 1-1,5 tahun berdasarkan Putusan PN Ruteng yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka operasi tambang di era Christian Rotok membawa fenomena baru dalam penegakan hukum di Manggarai yang bersifat “berat sebelah”, lebih memihak kaum berduit ketimbang keadilan itu sendiri. Atau seperti kata Juvenalis: dat veniam corvis, vexat censura columbas (terjemahan bebas: bagai memberi kebaikan kepada burung gagak tetapi berlaku kasar terhadap burung merpati).

Berdasarkan semua fakta yang diuraikan di atas menyimpulkan bahwa Bupati Manggarai Christian Rotok telah melakukan kebohongan publik, bersikap tidak jujur, menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Tindakan dan tutur kata demikian dapat pula ditafsirkan sebagai manuver politik untuk menyerang lawan politik (incumbent) dan sekaligus untuk menarik simpati publik dengan menghalalkan segala cara. Tafsiran ini tentu tidak berlebihan mengingat Christian Rotok telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur NTT 2013 mendatang.

Edi Danggur, Praktisi Hukum. Tinggal di Jakarta

3 pemikiran pada “Christian Rotok Bersikap Tidak Jujur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s